Dikawal Polisi dan Kogartap III, Penertiban Jukir di Manyar Surabaya Dibarengi Aktivasi Rekening

Pemerintah Kota Surabaya bersama TNI dan Polri menggelar operasi gabungan untuk menertibkan juru parkir yang belum mengikuti kebijakan digitalisasi parkir. Operasi tersebut dilaksanakan di kawasan Jalan Manyar Kertoarjo V, Kecamatan Gubeng, pada Selasa, 7 April 2026. Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemkot Surabaya yang membekukan ratusan jukir yang belum mengaktifkan rekening bank sebagai bagian dari implementasi sistem parkir digital di Kota Pahlawan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa operasi gabungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat pembekuan terhadap sekitar 600 jukir yang belum mendukung kebijakan digitalisasi parkir. Pemerintah kota menilai digitalisasi parkir penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir di Surabaya. Dalam operasi penertiban tersebut, Dishub Surabaya bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Samapta Polrestabes Surabaya, Komando Garnisun Tetap III/Surabaya (Kogartap III/Surabaya), Satpol PP, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan setempat. Kolaborasi lintas instansi ini dilakukan untuk memastikan proses penertiban berjalan tertib dan kondusif di lapangan. Menurut Trio, respons dari para juru parkir di lokasi penertiban menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Sejumlah jukir yang sebelumnya belum memiliki rekening kini mulai bersedia mengurus aktivasi ATM sebagai syarat untuk bergabung dalam sistem parkir digital. Di kawasan Jalan Manyar Kertoarjo V sendiri, tercatat ada 12 juru parkir yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, tiga orang sudah mengaktifkan rekening bank, empat orang masih dalam proses pengurusan, dan lima lainnya dijadwalkan menyelesaikan aktivasi pada hari berikutnya. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perhubungan Surabaya, dari total sekitar 600 jukir yang sebelumnya belum mengaktifkan rekening, hingga Selasa siang tercatat sebanyak 64 orang telah mengurus pembukaan atau aktivasi rekening bank. Artinya, masih ada sekitar 536 jukir yang belum bergabung dalam sistem parkir digital tersebut. Pemkot Surabaya menegaskan bahwa sistem parkir digital dirancang untuk mempermudah pengelolaan retribusi parkir sekaligus memastikan pembagian hasil yang lebih transparan. Dalam sistem baru ini, para juru parkir akan menerima bagi hasil secara langsung melalui transfer ke rekening masing-masing. Dengan mekanisme tersebut, transaksi tunai di lapangan akan dikurangi sehingga potensi kebocoran pendapatan daerah dapat diminimalkan. Adapun skema pembagian hasil dalam sistem parkir digital ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 81 Tahun 2025. Berdasarkan aturan tersebut, pendapatan parkir akan dibagi dengan komposisi 60 persen untuk Pemerintah Kota Surabaya dan 40 persen untuk juru parkir. Porsi 40 persen yang menjadi hak jukir akan langsung ditransfer ke rekening mereka tanpa melalui pembayaran tunai. Sementara itu, dari bagian 60 persen yang diterima oleh pemerintah kota, sekitar 10 persen dialokasikan untuk Kepala Pelataran, sedangkan sisanya digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik. Dana tersebut antara lain dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, serta berbagai program pembangunan lainnya di Kota Surabaya. Trio Wahyu Bowo menegaskan bahwa pembagian hasil 60 persen untuk pemerintah kota dan 40 persen untuk jukir telah melalui kajian yang komprehensif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kajian tersebut juga telah dikonsultasikan dengan akademisi serta pihak legislatif. Oleh karena itu, pemerintah kota tidak dapat memenuhi tuntutan sebagian pihak yang menginginkan porsi lebih besar bagi juru parkir. Menurutnya, pendapatan dari sektor parkir termasuk dalam kategori pajak daerah yang memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, sebagian pendapatan parkir harus dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan kota. Meski demikian, Pemkot Surabaya tetap memberikan kesempatan kepada para juru parkir yang sebelumnya dibekukan untuk kembali aktif bekerja. Syaratnya, mereka harus segera mengurus pembukaan atau aktivasi rekening bank agar dapat terintegrasi dalam sistem parkir digital yang sedang diterapkan. Pemerintah kota juga menegaskan bahwa jika para jukir tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan mengganti mereka dengan juru parkir baru yang bersedia mengikuti sistem digital yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan digitalisasi parkir ini, Pemkot Surabaya berharap pengelolaan parkir di Kota Pahlawan dapat menjadi lebih modern, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan kepastian bagi hasil yang lebih jelas bagi para juru parkir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memperbaiki tata kelola parkir di ruang publik sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital.