Bedah Regulasi Permendagri 3/2026: Transformasi Digital & Penguatan Peran Strategis APIP

Membedah landasan hukum terbaru pengawasan daerah! Penerbitan Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 merupakan tonggak krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel . Regulasi ini membawa perubahan fundamental bagi rekan-rekan APIP di seluruh Indonesia, mulai dari simplifikasi aturan hingga penguatan kewenangan pengawasan di sistem digital. Dalam video seri kedua ini, kita akan mengupas tuntas poin-poin penting dalam regulasi ini: ✅ Simplifikasi Regulasi: Memahami pencabutan Permendagri Nomor 4, 9, dan 10 Tahun 2018 untuk menciptakan satu pedoman reviu yang terintegrasi. ✅ Kekuatan Pasal 7: Penjelasan mengapa hasil pencermatan APIP kini menjadi syarat keberlanjutan (gatekeeper) agar proses penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan di SIPD-RI dapat berlanjut. ✅ Efisiensi Reviu RAPBD: Penjelasan mengenai penggabungan reviu Renja, KUA-PPAS, dan RKA menjadi satu kesatuan reviu dokumen RAPBD untuk menghindari duplikasi dan pemborosan waktu. ✅ Mandat Digitalisasi (Pasal 6): Kewajiban melaksanakan reviu melalui sistem informasi yang disediakan Kemendagri (e-Reviu) sebagai bagian tak terpisahkan dari SIPD-RI. ✅ Kepastian Hukum (Pasal 5): Kewajiban Kepala Daerah menetapkan SOP Pelaksanaan Reviu untuk melindungi APIP dari tekanan jadwal yang tidak wajar dan menjamin profesionalisme. Regulasi ini menegaskan bahwa reviu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya mitigasi risiko sejak dini untuk mencegah penyimpangan dan kesalahan proyeksi anggaran. Mari perkuat kompetensi regulasi untuk pengawasan yang lebih berkualitas! #Permendagri3Tahun2026 #BedahRegulasi #APIP #Inspektorat #eReviu #SIPDRI #PengawasanIntern #PemerintahDaerah #AuditorIndonesia #Akuntabilitas Keuangan #DigitalisasiPemerintah #Kemendagri