Ruang Lingkup Reviu Pelayanan Publik Puskesmas

Halo rekan-rekan APIP di seluruh Indonesia! 🇮🇩 Sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal, APIP memiliki peran krusial untuk memastikan pelayanan kesehatan di Puskesmas berjalan sesuai amanah undang-undang. Video ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai 7 Ruang Lingkup Reviu Pelayanan Publik yang berlaku secara nasional, lengkap dengan dasar hukum ter-update. Apa saja yang dibahas dalam video ini? Kami membedah indikator kunci dan "amanah" aturan untuk setiap aspek: Transparansi & Akuntabilitas: Kewajiban Maklumat dan Standar Pelayanan (UU No. 25/2009 ). Peningkatan Kualitas: Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (Permenpan RB No. 14/2017 ) dan Inovasi Pelayanan (Permen PANRB No. 7/2021 ). Penghematan Sumber Daya: Efisiensi manajemen sarana dan SDM sesuai PP No. 60/2008 dan Permenkes No. 19/2024 . Kepatuhan Aturan: Legalitas nakes (STR/SIP) berdasarkan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan . Peningkatan Kinerja: Evaluasi berkala setiap 3 bulan oleh Dinas Kesehatan (Permenkes No. 19/2024 Pasal 62 ). Pencegahan Penyimpangan: Pengendalian gratifikasi dan pungli (UU No. 20/2001 ). Kepentingan Umum: Pelayanan inklusif bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil) sesuai UU Pelayanan Publik . Video ini sangat cocok bagi auditor di Inspektorat Daerah yang akan melaksanakan reviu kinerja maupun audit kepatuhan di sektor kesehatan. Mari kita wujudkan transformasi kesehatan yang transparan dan akuntabel! Dasar Hukum Utama: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan . Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas . Permenpan RB No. 14 & 16 Tahun 2017 terkait SKM & FKP . Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe untuk update materi pengawasan lainnya! Hashtag #APIP #Inspektorat #Puskesmas #PelayananPublik #AuditKinerja #KesehatanIndonesia #UU252009 #UUKesehatan #Akuntabilitas #TransformasiKesehatan