Apa sanksi jika hasil reviu APIP tidak dilampirkan?

Apakah hasil reviu APIP wajib dilampirkan dalam dokumen perencanaan atau penganggaran daerah? Pada video ini dibahas mengenai konsekuensi apabila hasil reviu APIP tidak dilampirkan sesuai ketentuan yang berlaku. Anda akan memahami dasar regulasi, potensi sanksi administratif, dampaknya terhadap proses evaluasi maupun fasilitasi pemerintah daerah, serta mengapa reviu APIP menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Materi ini sangat bermanfaat bagi: APIP/Inspektorat Daerah Bappeda BKAD TAPD Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Auditor, PPUPD, serta pengelola keuangan daerah. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi dalam pelaksanaan pengawasan intern pemerintah daerah. Jangan lupa Like, Subscribe, dan Aktifkan Notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru mengenai APIP, pengawasan intern pemerintah, perencanaan daerah, serta regulasi Kemendagri.