KPK: Raja Juli Semestinya Laporkan Dugaan Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni semestinya melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby seusai audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan. KPK menegaskan, pelaporan dugaan gratifikasi merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Ya, mestinya itu kesadaran dari pihak penyelenggara negaranya," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026. Taufik mengatakan setiap penyelenggara negara semestinya memahami kewajibannya untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menurut dia, peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban tersebut sehingga pejabat tidak perlu menunggu pemberitahuan dari aparat penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah Raja Juli menggelar konferensi pers di Kementerian Kehutanan. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli mengaku Suhardiman meninggalkan sebuah amplop seusai audiensi pada 2 Juni 2026. Ia mengklaim baru mengetahui keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruang pertemuan. Raja Juli kemudian memerintahkan ajudannya mengembalikan amplop tersebut pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan. Meski demikian, Taufik menegaskan pengembalian amplop tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Penyidik masih akan menilai posisi pengembalian tersebut dalam konstruksi perkara dugaan suap terkait pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). "Pengembalian kan tidak menghapus pidana," ujarnya. Foto: tempo.co Editor: Ridian Eka Saputra