Surat Menyurat Aidit dengan Bung Karno Pasca G30S PKI

Surat Menyurat Aidit dengan Bung Karno Pasca G30S PKI  Dalam menghadapi situasi yang pelik usai gagalnya Gerakan 30 September dalam pelariannya Ketua PKI DN Aidit berusaha melakukan pendekatan kepada Presiden Sukarno, agar PKI terhindar dari pembubaran. Dari Solo, Aidit tiga kali mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno.  Surat pertama dibawa oleh Bono alias Waluyo, yang mengatakan bahwa DN Aidit tidak bisa menghadiri sidang paripurna kabinet tanggal 6 Oktober 1965 di Bogor, karena tidak ada pesawat terbang. Demikianlah seperti dikutip dari buku," Komunisme di Indonesia: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya 1965-1981," yang disusun Saleh As’ad Djamhari,  Suparmo, Variani, Yusmar Basri, Ariwiadi, G Ambar Wulan, Agus Sosro, I Gde Putu Gunawan, Syarif Rahmadi, P. Hasibuan, Arief Sulistyo,  Artinur Setiawati, Sutrisminingsih,  Sri Suyanti, A Yusuf, M Adiono, A Rusli, Konsuwensih, Syafril Lubis, YP Tarigan dan Purwanto. Dalam suratnya Aidit juga menyatakan bahwa keadaan di Jawa Tengah sudah berbalik. ABRI mulai menangkapi anggota-anggota PKI. Isi surat itu juga disertai saran-saran bagaimana seharusnya Presiden Sukarno menyelesaikan persoalan untuk mencegah berlangsungnya bentrokan massa.  Bagi mereka yang langsung terlibat G30S/ PKI,  Aidit menyarankan supaya Presiden Sukarno langsung menyelesaikannya secara politis. Saran ini mempunyai maksud untuk menyelamatkan legalitas PKI.  Pada tanggal 6 Oktober 1965 itu, DN Aidit menulis surat kepada Presiden Sukarno, antara lain meminta agar Presiden Sukarno mengeluarkan keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :  Pertama, penyelesaian Dewan Jenderal dan G30S sepenuhnya berada di tangan Presiden/Pangti ABRI. Kedua, untuk itu diperlukan larangan untuk mengeluarkan pernyataan yang bersifat mengutuk Dewan Jenderal maupun G308.  Ketiga, semua alat revolusi terutama ABRI, Orpol atau Ormas dan korban supaya bekerja seperti sebelum G30S. Keempat, masalah keamanan supaya dikembalikan kepada Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dengan bantuan Front Nasional. Kelima, kepada alat revolusi supaya berkompetisi melaksanakan lima azimat revolusi. Keenam dilarang tuduh-menuduh dan salah-menyalahkan. Sebaliknya DN Aidit telah menerima dua pucuk surat dari Presiden Sukarno yang kepala suratnya memakai lambang kepresidenan. Isinya sebagai berikut :  “Surat saudara sudah saya terima, mengenai saran-saran yang saudara  ajukan sangat saya perhatikan. Sementara ini saya belum dapat mengadakan pidato-pidato yang garis-garisnya sesuai dengan saran-saran saudara.  Saya waktu ini membuat pidato-pidato secara umum sementara itu saya akan mengusahakan untuk merubah pikiran para Jenderal dan Panglima untuk tidak hanya memikirkan tugas menumpas G30S saja.  "Mengingat situasi, memang saudara tidak dapat lagi di Solo lebih lama. Jadi harus menyingkir dan selekasnya kembali ke Jakarta. Selanjutnya laporan-laporan saudara yang lain akan saya perhatikan benar-benar."