TugasForensikDigital–Pengumpulan dan Preservasi Bukti Digital(ChainOfCustody)–AdiSetiawan–2305102020

Nama Mata Kuliah: Forensik Digital Dosen Pengampu: Andria, M.Kom., MTA, MCE, MOS, MTCRE, CITPM, MCF, OCP Nama : Adi Setiawan NIM : 2305102020 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) Topik yang dibahas : Pengumpulan dan Preservasi Bukti Digital (Chain of Custody) Ringkasan singkat materi : Chain of Custody adalah dokumentasi kronologis yang mencatat siapa, kapan, di mana, dan bagaimana bukti digital ditangani — mulai dari ditemukan di TKP hingga dihadirkan di persidangan. Tujuannya memastikan bukti tidak berubah/rusak sepanjang proses investigasi. Kenapa penting: Bukti digital mudah diubah tanpa jejak kasat mata UU ITE Pasal 6 mensyaratkan keutuhan bukti elektronik agar sah di pengadilan Melindungi investigator dari tuduhan rekayasa bukti Standarnya: ISO/IEC 27037 → 4 tahap: Identification → Collection → Acquisition → Preservation NIST SP 800-86 → pelengkap teknis operasionalnya Cara verifikasi: menghitung nilai hash (MD5/SHA-256) saat bukti pertama diakuisisi, lalu dicocokkan lagi sebelum sidang. Cocok = bukti utuh; tidak cocok = dicurigai berubah. Kalau rantai ini putus: bukti bisa ditolak hakim, kredibilitasnya turun, dan investigator bisa dicurigai memanipulasi bukti — seperti yang terjadi pada kasus rekaman CCTV di persidangan Jessica Kumala Wongso yang dianggap tidak utuh. Daftar referensi yang digunakan: 1. International Organization for Standardization. (2012). ISO/IEC 27037:2012 — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. ISO/IEC JTC 1/SC 27. 2. Kent, K., Chevalier, S., Grance, T., & Dang, H. (2006). NIST Special Publication 800-86: Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response. National Institute of Standards and Technology. 3. Prayudi, Y., & Ashari, A. (2015). Digital Evidence Cabinets: A Proposed Framework for Handling Digital Chain of Custody. International Journal of Computer Applications, 107(9), 30–36. 4. Riskiyadi, M. (2014). Problema dan Solusi Digital Chain of Custody dalam Proses Investigasi Cybercrime. Prosiding Forensika Digital. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 75 & Pasal 184. 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10 Tahun 2010 jo. Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Barang Bukti. 8. TIMES Indonesia. (2021). Praktik Chains of Custody dalam Penanganan Alat Bukti Elektronik — analisis kasus Jessica Kumala Wongso. #ForensikDigital #DigitalForensics #CyberSecurity #SistemInformasi #FakultasTeknik #UNIPMA