Notaris Diputus Skorsing 3 Bulan, Bagaimana Mekanisme Bandingnya? | PASTI ADA SOLUSI

PASTI ADA SOLUSI menghadirkan pengaduan dari Sandra Devi, seorang notaris di Kota Tangerang, yang mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme pemberian sanksi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Kasus ini bermula dari sengketa kredit perbankan yang berujung pada laporan terhadap akta notaris yang dibuatnya. Dalam episode ini dijelaskan tata cara pemeriksaan dan pemberian sanksi dalam sistem pengawasan notaris, mulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Kementerian Hukum juga menerangkan hak notaris untuk mengajukan banding sesuai ketentuan dalam Permenkum Nomor 15 Tahun 2020, sehingga setiap pihak memperoleh kepastian dan keadilan dalam proses pemeriksaan. Highlight Episode 00:06 Sandra Devi Sampaikan Pengaduan Terkait Sanksi Notaris 00:54 Putusan Awal dan Perubahan Menjadi Skorsing 3 Bulan 01:40 Pertanyaan tentang Dasar Hukum dan Klasifikasi Sanksi 03:39 Penjelasan Struktur Majelis Pengawas Notaris 04:13 Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam Menjatuhkan Sanksi 04:51 Hak Banding ke Majelis Pengawas Pusat 05:28 Tata Cara Pengajuan Banding Sesuai Permenkum Nomor 15 Tahun 2020 💬 Punya pertanyaan terkait kenotariatan, pengawasan notaris, atau layanan hukum lainnya? Tulis di kolom komentar. 👍 Like, Comment, dan Subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan hukum dan kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. 🔔 Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode terbaru PASTI ADA SOLUSI. #PastiAdaSolusi #Notaris #MajelisPengawasNotaris #Kenotariatan #KementerianHukum #SandraDevi #Permenkum #KepastianHukum #LayananHukum #Indonesia