Restitusi Pajak Jadi Sorotan: Rp361 Triliun, PMK 28/2026, dan Risiko Baru Pengembalian Pajak

Restitusi pajak kembali menjadi sorotan utama setelah munculnya kabar bahwa nilai restitusi tahun 2025 mencapai sekitar Rp361 triliun dan adanya pengetatan kebijakan melalui PMK 28 Tahun 2026. Dalam episode kali ini, MUC Bicara Pajak membahas secara mendalam mengapa restitusi menjadi isu strategis bagi pemerintah dan dunia usaha, serta bagaimana kebijakan baru ini mengubah lanskap pengembalian pajak di Indonesia. Kami mengupas secara komprehensif mulai dari: Mengapa restitusi bisa melonjak sangat besar dalam beberapa tahun terakhir Apakah restitusi benar-benar indikasi kebocoran penerimaan negara? Perbedaan mendasar antara lebih bayar yang normal dan potensi risiko administrasi Konsep restitusi sebagai hak wajib pajak dalam sistem self-assessment Perbedaan restitusi normal vs restitusi pendahuluan (fast track) Dampak implementasi PMK 28 Tahun 2026 terhadap wajib pajak Risiko dan keuntungan dari percepatan restitusi Strategi praktis perusahaan dalam mengelola PPh 25, PPN, dan kredit pajak agar tidak overpaid Arah kebijakan DJP: penguatan pengawasan vs percepatan cash flow bisnis Diskusi ini juga menyoroti dilema utama dalam kebijakan restitusi: Di satu sisi melindungi hak wajib pajak sebagai pemilik dana, namun di sisi lain menjaga keamanan penerimaan negara dari risiko klaim yang tidak valid.