Kenapa Banyak Daerah Tak Mampu Bayar Gaji PPPK? Ini Penjelasan Peneliti CORE
KOMPAS.TV - Krisis keuangan serius tengah melanda sejumlah pemerintah daerah di Indonesia hingga mengancam nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, suasana apel akbar berubah menjadi ricuh dan diwarnai aksi saling dorong setelah muncul wacana para pegawai P3K akan dirumahkan akibat defisit anggaran daerah yang mencapai Rp50 miliar. Walikota Tidore, Muhammad Sinen, mengungkapkan berkurangnya dana transfer pusat dan keterlambatan bagi hasil menjadi kendala utama keuangan daerah. Masalah serupa turut diamini oleh Gubernur Maluku Utara, Sherli Tjoanda, yang menyatakan cash flow Pemprov tidak mampu lagi membayar gaji P3K hingga akhir 2026 karena belanja pegawai sudah membengkak melewati besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Merespons kondisi kritis ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada sekitar 39 daerah di Indonesia yang membutuhkan bantuan top up anggaran. Menanggapi polemik tersebut dalam program Sapa Indonesia Malam, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah telah sepakat mengucurkan dana darurat melalui skema transfer daerah serta memastikan tidak boleh ada pemberhentian massal terhadap ASN P3K. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UUHKPD) tidak bisa dipukul rata, mengingat kapasitas fiskal tiap kabupaten berbeda dan banyak yang belum siap dengan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen. Jangan lewatkan ulasan dan perdebatan mendalam mengenai masa depan tenaga honorer dan P3K ini. Yuk, dukung terus channel ini dengan cara tonton videonya sampai habis, klik like, tinggalkan komentar, share ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru! Saksikan berita terkini dari Jember dan sekitarnya hanya di KompasTV Biro Jember. #P3KMaluku Utara #GajiP3K #KrisisAPBD #TidoreKepulauan #DPRRI #PenelitiCORE #UUHKPD #DefisitAnggaran #KementerianDalamNegeri #NasibHonorP3K #AhmadIrawan #YusufRendy #MuhammadSinen #SherliTjoanda #KompasTVJember #KompasTV #BeritaHariIni #BeritaTerkini #EkonomiDaerah Sahabat Kompas TV Jember, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Jember, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia. Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?... Instagram : https://www.instagram.com/kompastv_je... Tiktok: / kompastv_jember Twitter : / kompastv_jember KOMPASTV JEMBER CHANEL 54 UHF Alamat Redaksi: Jl. KH. Wahid Hasyim - 22C, Kel. Kepatihan - Kec. Kaliwates - Jember

PROFESOR RYAAS RASYID: HANYA SATU PERISTIWA BESAR YANG BISA SADARKAN PRABOWO... ENTAH APA ITU...

🔴 LIVE - Amplop Raja Juli, Suap atau Gratifikasi? | SATU MEJA THE FORUM

PANAS! Debat Andi Azwan & Gafur Sangaji soal Preaperadilan Kedua Roy Suryo, Akan Dikabulkan?

Kenapa Pejabat Sekarang Makin Sembarangan Bicara?

Hanya Rezim Otoriter Yang Bisa Mengalahkan Jokowi Ft. Zulfan Lindan, Ikrama Masloman

Apa Gunanya Nyamuk: Pertanyaan Filosofis dari Seorang Entomolog Damayanti Buchori | Chronicles #39

The Moment the Singaporean PM Spoke Indonesian, Ready to Welcome 60 Years of Strong Diplomatic Re...

Kontroversi Amplop Raja Juli, Suap atau Gratifikasi? Pegiat Antikorupsi: Ada Upaya Menutup-nutupi

Expert Exposes 'Fake' IPO Schemes in Indonesia | IBF tvOne

#ngopenk BAHAS TOPIK HIPERTENSI BERSAMA dr. ADE MEIDIAN AMBARI, Sp.JP(K), Ph.D, FIHA, FAsCC, FJCS !

Rocky: Prabowo Perlu “Radical Break”, Ganti 90% Kabinet

Polda Metro Jaya Respects South Jakarta District Court Ruling Declaring Roy Suryo's Search & Dete...

Holding Back Tears, Civil Servant Lecturer Tells Constitutional Court: Salary Is Pitiful, Had to ...

PHK Massal Tokopedia, Ada Apa?

Java's Northern Atlantis: A Climate Crisis - National Geographic Indonesia

Amplop dari Bupati untuk Menteri, Gratifikasi? | Beritasatu Utama

Damrizal: Kita Butuh Tokoh-Tokoh Dengan Pemikiran Ontologis, Prabowo Sedang Melakukannya || OTT

Fitch Report on Indonesia's Economy Overshadows Rupiah Weakening, Here's What Analysts Say

KOMISI X DPR RI - RDPU DENGAN IMMH UNIV INDONESIA DAN KNPMI

