Presentasi Policy Brief Teori Administrasi Publik Mengenai "Pelayanan Administrasi Kependudukan"

Daftar Pustaka Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2023). Identitas kependudukan digital wujudkan layanan publik yang inklusif. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/rea... Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Jakarta: Kementerian PANRB. Kusuma, M., Agus, A., & Pratama, R. Y. (2024). Pelaksanaan digitalisasi dalam pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jurnal Hukum Tri Pantang, 10(1), 42–49. Muhimah, U. U. (2022). Peran pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan dalam kerangka perlindungan hukum warga negara ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(1), 53–63. Ombudsman Republik Indonesia. (2025). Luncurkan laporan tahunan 2024, Ombudsman RI tekankan urgensi penguatan kelembagaan. https://ombudsman.go.id/news/r/luncurkan-l... Pradiptasari, Z. H., & Nur, D. I. (2025). Penerapan aplikasi identitas kependudukan digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Kecamatan Pakal. Jurnal Abdimas Patikala, 4(3), 1203–1212.