Kebijakan Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak – haknya sudah tercantum dalam konstitusi negara Indonesia, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3) serta di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, Masyarakat Hukum Adat di Indonesia masih menghadapi perlakuan buruk, dipinggirkan, didiskriminasi dan bahkan dikriminalisasi saat mempertahankan hak-hak mereka. Ada dua masalah utama yang melatarinya: (1) tidak adanya pengakuan secara utuh atas keunikan dan kekhasan Masyarakat Hukum Adat sebagai masyarakat yang ditegaskan di dalam UU, (2) Pengaturan dan pengelolaan masyarakat hukum adat di tingkat pemerintah pusat tidak terintegrasi, masih terserak setidaknya di 13 kementerian/lembaga, tidak di bawah unit kerja level pimpinan. Akibatnya, tidak ada strategi kebijakan yang komprehensif, melainkan lebih bernuansa proyek, yang sering kali bertentangan dengan hak-hak mereka. Di tingkat pemerintah daerah, mereka memiliki penafsiran yang beragam tentang masyarakat hukum adat. Selain tertuang dalam RANHAM 2021-2025, pengaturan tentang keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat juga tersebar di banyak undang-undang, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam. Namun, belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat hukum adat dan memaksa masyarakat hukum adat untuk melalui jalan Panjang dan rumit untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka, seperti penetapan Hutan Adat, Pendaftaran Tanah Ulayat dan Desa Adat. Oleh sebab itu perlu terobosan, baik secara hukum maupun political will dari pemerintah untuk memprioritaskan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Bagaimana kebijakan Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat hari ini di Indonesia serta melihat peluang dan tantangan penguatan hak Masyarakat Hukum Adat?