Aliran Dana Pemerasan Bupati Sukoharjo, KPK: Etik Suryani Diduga Terima Rp37 Miliar

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. Baca berita selanjutnya: https://kaltim.tribunnews.com/news/11... TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Penyidik menduga aliran dana hasil pemerasan yang diterima Etik mencapai lebih dari Rp 37 miliar. Lembaga antirasuah ini secara resmi menetapkan Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030, Etik Suryani (ETS), sebagai tersangka setelah menggelar operasi penyelidikan tertutup yang berujung pada peristiwa tangkap tangan. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/7/2026), Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memaparkan bahwa Etik Suryani diduga meraup uang miliaran rupiah dari praktik pemerasan terhadap bawahannya sendiri. Ia menjelaskan bahwa nilai tersebut diperoleh dari hasil penelusuran sementara terhadap transaksi keuangan dan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Menurutnya, nominal itu masih dapat berkembang seiring pendalaman perkara. Ia mengatakan penyidik masih terus menelusuri asal-usul dana, pihak-pihak yang memberikan uang, serta dugaan penggunaannya. Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan saksi, analisis dokumen, dan penelusuran aliran transaksi keuangan. Dalam perkara ini, KPK menduga praktik pemerasan dilakukan terhadap sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dalam proses perizinan maupun pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dugaan tersebut kini menjadi fokus pembuktian penyidik. Selain menelusuri aliran dana, KPK juga membuka kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan adanya upaya menyamarkan hasil kejahatan. Namun, KPK menegaskan seluruh proses masih bergantung pada kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik. KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak lain yang diduga ikut menikmati atau membantu mengalirkan dana hasil tindak pidana tersebut. Lembaga antirasuah itu menegaskan tidak akan berhenti pada satu tersangka apabila ditemukan keterlibatan pihak lain. Penyidikan KPK mengungkapkan bahwa total penerimaan tunai Etik Suryani dari potongan insentif atau "Setoran Upah Pungut" di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo mencapai angka Rp 2,93 miliar sepanjang periode 2021 hingga 2026. Etik memerintahkan Kepala BPKAD Kabupaten Sukoharjo, Richard Tri Handoko (RCH), untuk memotong sekitar 40 persen dari insentif yang seharusnya diterima oleh para pegawai. Tidak berhenti di situ, Etik juga mengumpulkan pundi-pundi uang melalui "Setoran Rutin OPD" yang dikelola oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo (TRM). Dari jaringan ini, Etik menikmati setoran senilai Rp 840 juta selama periode 2024 hingga 2026, dengan rincian Rp 245 juta pada tahun 2024, Rp 350 juta pada tahun 2025, dan Rp 245 juta pada tahun 2026.  KPK juga mencatat bahwa Richard Tri Handoko sempat mengumpulkan setoran OPD tambahan senilai Rp 1,2 miliar selama tahun 2022 hingga 2024 untuk sang bupati. Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa sang Bupati menggunakan seluruh uang hasil pemerasan tersebut demi mendanai berbagai keperluan pribadinya.  Modus pemerasan ini menggunakan kode-kode perintah khusus berbahasa Jawa seperti "padakno karo bapak" (samakan dengan bapak), yang merujuk pada besaran setoran pada masa jabatan suami Etik terdahulu. Sementara itu, Etik Suryani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Proses hukum terhadap dirinya masih terus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kasus ini kembali menjadi sorotan karena nilai dugaan aliran dana yang mencapai puluhan miliar rupiah. Besarnya nominal tersebut memperlihatkan skala dugaan korupsi yang tengah didalami KPK dan membuka peluang munculnya fakta-fakta baru dalam proses persidangan mendatang. Penulis: Fachri Mahayupa Sumber: Tribunnews Editor: Jofan Giantirta Uploader: Jofan Giantirta #kpk #BupatiSukoharjo #EtikSuryani #Korupsi #Pemerasan #OTTKPK