Restitusi: Tatacara Pengajuan Dan Pembuktian

Hai Sobat Badilum, Hak restitusi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat undang-undang yang diberikan kepada Mahkamah Agung maka telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Restitusi merupakan hak ganti kerugian atas pemulihan yang harus diberitahukan pada tiap tingkat pemeriksaan beserta dengan penjelasan yang cukup tentang bagaimana mekanisme pemberian restitusi, bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan perhitungan terhadap bukti pengajuan restitusi dan menentukan nilai hak restitusi yang diberikan. Podium episode ke-33 ini mengangkat tema Restitusi, Tatacara Pengajuan dan Pembuktiannya. Tema ini menjadi sangat penting untuk diangkat dalam podcast Badan Peradilan Umum karena terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul pada prakteknya. Narasumber tema ini yaitu Ibu Indryasari, S.IP. (Analis Hukum Ahli Muda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan dipandu host Bapak Irwanto, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Bogor). Semoga membawa kemanfaatan bagi kita semua dan juga bagi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pemahaman kepada masyarakat khususnya korban yang berhak atas restitusi. Jangan sampai ketinggalan Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum episode ini ya Sobat Podium. Jangan lupa like, coment, subscribe dan share.