🔴LIVE: Ruang Kerja & Ruang Rapat Bupati Sukoharjo Masih Disegel KPK

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Ruang rapat dan ruang Bupati yang berada di kantor Bupati Sukoharjo disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang berujung pada penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Penyegelan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Plt Kepala Bagian Umum Tru Mulyo di lokasi pada Senin (13/7/2026). Pantauan TribunSolo.com, dua pintu yang menjadi akses menuju ruang kerja Bupati dan ruang rapat masih dipasangi stiker segel KPK. Stiker berwarna putih dengan garis merah itu memuat logo KPK dan tulisan "Dalam Pengawasan KPK". Di bagian atas stiker juga tertulis peringatan "dilarang membuka segel ini tanpa izin dari penyidik KPK." Sementara pada bagian bawah tercantum keterangan "Sukoharjo, 9 Juli 2026" beserta tanda tangan penyidik. Meski ruang kerja Bupati dan ruang rapat utama masih berada dalam pengawasan KPK, aktivitas pemerintahan di Kantor Bupati Sukoharjo tetap berlangsung. Gedung tersebut juga menjadi tempat berkantor Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, yang kini menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo. Pada Senin pagi, Eko Sapto Purnomo menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukoharjo. Rapat berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati dan dihadiri Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo, Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Reza Sahputra, Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Retno Setyowati, serta Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo M. Ikhsan Fathoni. Mengenai penyegelan sejumlah ruangan di Kantor Bupati, Plt Buoati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo memastikan pemerintah daerah akan segera mencari solusi agar aktivitas pemerintahan tidak terganggu. "Nanti kita carikan solusi bersama. Pak Sekda tadi sudah kami perintahkan, yang penting seminimal mungkin proses yang hari ini berjalan itu tidak berdampak pada roda pemerintahan," ucapnya, Senin (13/7/2026). Ia menegaskan, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas sehingga seluruh perangkat daerah diminta tetap menjalankan tugasnya secara normal. "Komitmen kita roda pemerintahan tetap berjalan. Tadi sudah kita kumpulkan kepala perangkat daerah, sudah kami sampaikan," imbuhnya. Saat ditanya sejak kapan ruang kerja Bupati dan ruang rapat tersebut disegel, Sapto mengaku tidak mengetahui secara rinci proses penyegelan yang dilakukan penyidik KPK. "Kami secara teknis, secara rinci tidak mengetahui kapan mulai disegel. Kondisi hari ini seperti itu," katanya. Hingga kini, segel KPK masih terpasang di sejumlah ruangan yang menjadi bagian dari objek penyidikan. Sementara itu, aktivitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang-ruang kerja lain agar tidak menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. (*) Caption : Ruang rapat dan ruang Bupati yang berada di kantor Bupati Sukoharjo disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah.