Sensus Ekonomi 2026 Tuai Pro Kontra, Bolehkah Warga Menolak Didata?

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengibaratkan sensus sebagai medical check-up ekonomi Indonesia yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Hasilnya menjadi dasar bagi pemerintah menyusun "resep" kebijakan ekonomi yang tepat. Selain menjelaskan manfaat sensus, Sonny juga menanggapi kekhawatiran masyarakat bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan di luar kepentingan statistik. Ia menegaskan BPS menjamin kerahasiaan data setiap responden sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data yang dipublikasikan bukan identitas individu maupun perusahaan, melainkan data agregat yang menggambarkan kondisi suatu wilayah atau sektor usaha. Sebenarnya, ketentuan soal menolak wawancara sensus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang itu memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1,5 tahun dan denda paling banyak Rp25 juta bagi pihak yang menolak memberikan keterangan dalam kegiatan statistik. Namun, hingga kini belum pernah terdengar ada responden yang diproses hingga pengadilan hanya karena menolak diwawancarai petugas sensus. #indonesia #ekonomi #badanpusatstatistik