IRBAN INVESTIGASI ( KHUSUS) PENGUATAN APIP DAN SIDANG TPTGR (TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI)

Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerimtah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. “Dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 ini adalah bagian dari penguatan APIP di daerah. Ini semua semangatnya adalah menguatkan APIP daerah agar lebih independen,” Terbitnya PP ini, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah. sesuai rekomendasi KPK kepada Presiden, penguatan terhadap APIP agar dapat lebih independen, efektif, dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah. Dalam aturan tersebut ada enam substansi perubahan untuk APIP daerah. PP 72 tahun 2019 adalah pengganti dari PP nomor 18 tahun 2016. Bedanya ini, ada penguatan terhadap inspektorat di daerah. Ia menyebutkan diantaranya, inspektorat dengan tipe A diberi kesempatan untuk memperluas organisasinya.Dan dibentuk satu Inspektur Pembantu Pemerintah (Irban) Bidang investigasi. Jadi nantinya kalau ada tindak lanjut, misalnya KPK menginginkan adanya pemeriksan dengan tujuan tertentu sudah masuk di irban investigasi,”