Pengebirian Kedudukan dan Kewenangan PPNS dan Penyidik Khusus dalam KUHAP Baru

Seri Diskusi FKP Kertas Kebijakan KUHAP: Pengebirian Kedudukan dan Kewenangan PPNS dan Penyidik Khusus dalam KUHAP Baru Salah satu fungsi hukum acara pidana adalah memastikan adanya pembatasan kewenangan yang proporsional antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun, hukum acara pidana sejatinya tak terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis prosedural, tetapi juga bagaimana tindakan aparat penegak hukum dapat tetap bersandar pada koridor-koridor hak asasi manusia. Kendati demikian, KUHAP yang baru saja pada tanggal 18 November 2025, justru memberikan porsi kewenangan yang begitu besar, salah satunya kepada Polri sebagai Penyidik Utama terhadap semua tindak pidana. STH Indonesia Jentera melakukan kajian terhadap KUHAP Baru, khususnya berkenaan dengan perluasan kewenangan Penyidik Polri sebagai Penyidik Utama yang mengawasi PPNS serta Penyidik tertentu lainnya. Untuk mendiskusikan hal tersebut, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan bertajuk "Pengebirian Kedudukan dan Kewenangan PPNS dan Penyidik Khusus dalam KUHAP Baru" Pemapar Rifqi Sjarief Assegaf dan Asfinawati Pengajar STH Indonesia Jentera Penanggap Yunus Husein - Pengajar STH Indonesia Jentera Feri Amsari - Pengajar FH Andalas Moderator Nurul Fazrie - Peneliti PSHK Acara diselenggarakan pada: 📅Rabu, 17 Desember 2025 🕑Pukul 14.00-15.30 WIB