Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman Bicara Modus Penguasa BGN Cari Celah untuk Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kejaksaan Agung akhirnya menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak hanya Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga turut ditahan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya lebih dulu dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Kejaksaan Agung, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis seharusnya dikelola oleh yayasan pada masing-masing sekolah. Namun, sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra diduga justru dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana korupsi yang terafiliasi dengan oknum pejabat di lingkungan BGN. Kantor Staf Presiden pun tidak membantah adanya berbagai laporan mengenai persoalan di tubuh BGN. Di antaranya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyebut Presiden Prabowo menerima banyak informasi terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, Presiden disebut menginginkan tidak ada penyimpangan dalam program yang menjadi salah satu andalannya tersebut. Kini pucuk pimpinan BGN telah berganti. Nanik S. Deyang ditunjuk menjadi Kepala BGN. Sementara posisi Wakil Kepala BGN Bidang Operasional diisi Agustina Arumsari, dan jabatan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan diisi Mayjen TNI Trenggono. Usai terungkapnya kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Kepala BGN dan dua mantan wakilnya, Istana meminta pimpinan baru BGN segera memperbaiki tata kelola serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Lalu, apakah pola penunjukan mitra dan yayasan seperti ini memang menjadi salah satu celah yang rentan dimanfaatkan untuk praktik korupsi? Kita akan mengulasnya bersama Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman.