Kasus Dugaan Suap Dapur MBG Terungkap, Tersangka GHS Resmi Ditahan.

Jakarta, JACKTVNEWS.CO.ID – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis, 18 Juni 2026, setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bersamaan dengan itu, penyidik juga melakukan penahanan terhadap GHS selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Menurut keterangan resmi Kejaksaan Agung, program MBG merupakan program prioritas nasional yang mulai dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 melalui Badan Gizi Nasional dengan tujuan memenuhi angka kecukupan gizi bagi anak sekolah. Program tersebut didukung anggaran negara yang mencapai Rp85,27 triliun pada tahun 2025 dan Rp268 triliun pada tahun 2026. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan menduga terdapat penyimpangan dalam penunjukan sejumlah yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah yayasan disebut memiliki keterkaitan dengan oknum pejabat atau pegawai BGN dan diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra program. Penyidik menduga GHS memperoleh akses untuk mengelola dan mengatur sejumlah titik dapur SPPG melalui yayasan yang berada di bawah kendalinya. Titik-titik dapur tersebut kemudian diduga diperjualbelikan kepada pihak yang ingin menjadi mitra penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penyidik juga menduga adanya pengajuan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya terkait lokasi titik dapur serta adanya proses perubahan titik yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam mekanisme verifikasi. Kejaksaan juga menduga GHS memberikan sejumlah uang dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing kepada pihak tertentu. Dana tersebut diduga berasal dari calon mitra Program MBG yang meminta bantuan untuk memperoleh status sebagai mitra program. Atas perbuatannya, GHS disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejaksaan Agung menegaskan proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. #Jacktvnews #BeritaTerkini #BreakingNews #KejaksaanAgung #JAMPidsus #Pidsus #MakanBergiziGratis #MBG #BadanGiziNasional #SPPG #DugaanKorupsi #Tipikor #PenegakanHukum