Swandy Halim: Perlu Ada Rambu-Rambu Agar Tidak Terjadi Abuse Of Power- Head To Head Part 4

Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan. Di tengah beredarnya narasi bahwa perubahan status RUU menjadi usul inisiatif DPR dilakukan untuk memperlambat pembahasannya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah anggapan tersebut. Menurutnya, langkah itu justru ditempuh agar pembahasan dapat dipercepat, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta partisipasi publik. RUU Perampasan Aset dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memberikan dasar hukum bagi negara merampas aset hasil tindak pidana. Namun, pembahasannya juga memunculkan sejumlah perdebatan. Di satu sisi, publik berharap koruptor tidak lagi dapat menikmati hasil kejahatannya. Di sisi lain, muncul kekhawatiran agar kewenangan negara tetap dibatasi oleh prinsip due process of law serta memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Sementara itu, DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat dirampungkan pada tahun ini. Lalu, mampukah RUU Perampasan Aset benar-benar memiskinkan koruptor? Ataukah pembahasannya kembali berakhir tanpa kepastian? Website: www.cnnindonesia.com Instagram:   / cnnindonesia   Twitter:   / cnniddaily   TikTok:   / cnnindonesia   Spotify: CNN Indonesia