Kunjungi Bapas Yogyakarta, Tim Pusaka DPR RI Serap Tantangan Teknis KUHP dan KUHAP Baru

YOGYAKARTA – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta menerima kunjungan kerja dari Tim Analisis Legislatif Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) Badan Keahlian DPR RI pada Selasa (9/6). Kunjungan yang dipimpin oleh Analis Legislatif Ahli Utama, Novianti, ini disambut langsung oleh Kepala Bapas Yogyakarta, Galih Rakasiwi, di aula kantor setempat. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas kesiapan serta tantangan teknis dalam implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Dalam diskusi tersebut, Galih Rakasiwi menekankan bahwa keberhasilan pidana kerja sosial sangat bergantung pada kesiapan “infrastruktur sosial” di lapangan. Hal ini mencakup optimalisasi kapasitas Bapas sebagai pengawas utama serta penguatan mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, Analis Legislatif Ahli Madya DPR RI, Denico Doly, membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi jajaran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memberikan masukan riil demi penyusunan KUHAP yang baru. Sejumlah tantangan nyata di lapangan pun diuraikan oleh para PK Ahli Madya Bapas Yogyakarta, yakni Armunanta, Sri Akhadiyanti, dan Tri Handaka. Mereka menyoroti belum optimalnya komunikasi antara penyidik dan PK, yang berdampak pada minimnya informasi latar belakang terpidana sebelum dieksekusi. Selain itu, penetapan lokasi pidana kerja sosial yang kurang spesifik sering kali menyulitkan pengawasan di lapangan. Pengalaman konkret juga dibagikan oleh PK Ahli Muda, Ika Pawestri, saat mengawasi kasus tindak pidana ringan pada tahun 2025. Berkaca dari kendala penolakan di masyarakat, Ika mengusulkan agar mekanisme Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)—yang selama ini sukses diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)—dapat diadopsi ke dalam sistem pidana kerja sosial dewasa. Melalui momentum kunjungan ini, aspirasi dan catatan kritis dari para praktisi di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi strategis bagi DPR RI. Dengan demikian, regulasi turunan yang dilahirkan kelak benar-benar implementatif dan adaptif terhadap dinamika penegakan hukum di Indonesia.