Soroti Dugaan Korupsi BGN, Mahfud MD: Hukum Mati Aja, Ada di UU, Korupsi saat Negara Krisis

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti persoalan mafia hukum, korupsi, dan filosofi pendidikan nasional saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Senin (15/6/2026). Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung kasus yang sedang menjadi perhatian publik terkait Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengaku masih menaruh kepercayaan kepada Kejaksaan untuk menangani perkara tersebut secara tegas, profesional, dan sesuai hukum yang berlaku. Menurut Mahfud, dugaan penyimpangan dalam pengadaan motor BGN yang disebutnya terjadi dalam kasus tersebut merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Ia kemudian kembali menyampaikan pandangannya mengenai pemberantasan korupsi. Menurut Mahfud, hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya telah diatur dalam sistem hukum Indonesia dengan syarat dan pertimbangan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mahfud menilai hukuman bagi pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar patut menjadi bahan pertimbangan serius dalam upaya memberikan efek jera. Dalam kuliah umum tersebut, Mahfud juga menanggapi usulan sejumlah mahasiswa yang pernah menyarankan penerapan hukuman potong tangan bagi koruptor berdasarkan perspektif hukum Islam. Namun, ia menegaskan bahwa penegakan hukum publik di Indonesia harus tetap berlandaskan hukum negara yang disepakati bersama oleh seluruh elemen bangsa. (Tribun-Video.com) https://video.tribunnews.com/news/943... Editor: Adadilaga Arya P.