🔴LIVE: Perbedaan Langkah Hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru Baca berita selanjutnya: https://kaltim.tribunnews.com/news/11... TRIBUNKALTIM.CO - Refly Harun beber alasan kenapa Roy Suryo memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatan praperadilan, berbeda langkah dengan Dokter Tifa. Menurutnya, setelah kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun dokter Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, masing-masing tim kuasa hukum melakukan pembahasan dan mengambil sikap berdasarkan pertimbangan hukum yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya kedua tim kuasa hukum memiliki kesepahaman. Kesepakatan tersebut adalah mengajukan gugatan praperadilan apabila Roy Suryo dan dokter Tifa ditahan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Namun perkembangan perkara berubah setelah berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka sehingga muncul perbedaan sikap antara kubu Roy Suryo dan dokter Tifa. Refly mengatakan bahwa sebenarnya sempat terjadi diskusi cukup panjang di antara kedua tim kuasa hukum mengenai apakah gugatan praperadilan masih perlu dilanjutkan ketika penahanan tidak dilakukan. Pada akhirnya, masing-masing memilih jalannya sendiri sesuai pertimbangan hukum yang diyakini. "Jadi pada tanggal 19 Juni (2026) itu kita tahu bahwa ada upaya penangkapan, penahanan, bahkan penggeledahan sebelumnya yang kita katakan ilegal ya, harusnya dibatalkan ketika mereka kemudian ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya," kata Refly Harun, dikutip dari tayangan kanal YouTube Official iNews, Rabu (1/7/2026). Ia melanjutkan bahwa secara spontan masing-masing tim kuasa hukum langsung mengajukan gugatan praperadilan. "Kemudian tim masing-masing ini instinctively langsung mengajukan praperadilan. Jadi tim dokter Tifa mengajukan praperadilan, kemudian tim Mas Roy mengajukan praperadilan. Jadi mereka bergerak sendiri-sendiri ketika kemudian tidak jadi ditahan oleh kejaksaan," jelasnya. Dalam penjelasannya, Refly Harun juga menceritakan situasi ketika Roy Suryo dan dokter Tifa menjalani proses pelimpahan perkara ke kejaksaan. Menurut dia, penyidik sempat memperkirakan bahwa kedua tersangka akan kembali ditahan oleh pihak kejaksaan dan dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Namun, perkiraan tersebut tidak terjadi. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pelimpahan perkara, kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun dokter Tifa. Keputusan tidak dilakukan penahanan inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya perbedaan langkah hukum kedua kubu. Tim kuasa hukum dokter Tifa memutuskan mencabut gugatan praperadilan karena salah satu objek yang dipersoalkan, yakni penahanan, tidak lagi terjadi. Sementara itu, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya justru memilih tetap meneruskan proses praperadilan. Refly Harun mengatakan terdapat pertimbangan lain yang membuat Roy Suryo tetap melanjutkan gugatan praperadilan. Menurutnya, gugatan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan status penahanan, tetapi juga dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi masyarakat mengenai prosedur penegakan hukum yang dinilai harus berjalan sesuai ketentuan. "Mas Roy ada pertimbangan lain. Pertimbangan lain Mas Roy itu adalah soal pembelajaran kepada publik. Karena kami menganggap bahwa mulai proses penggeledahan kemudian penangkapan dan kemudian penahanan itu tidak sesuai dengan hukum yang ada," tutur Refly Harun. Ia menyebut dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. KUHAP merupakan aturan yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga persidangan. Menurut Refly Harun, terdapat sejumlah prosedur yang menurut pihaknya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. "Terutama KUHAP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kita bicara tentang penggeledahan, penangkapan dan penahanan." Uploader: Fachmi Rachman/M7 #roysuryo #persidangan #intervensi #praperadilan #roysuryo #ijazahjokowi #reflyharun #polemikijazahjokowi