Alasan Komisi III DPR Bentuk Panja Kasus Febrie Adriansyah: Biar Tak Ada Gesekan Polri-Kejagung-TNI

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkap alasan pihaknya membentuk panitia kerja (panja) terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus pasokan batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam kasus ini, sudah ada dua tersangka yang ditetapkan yakni mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah, dan pihak swasta bernama Don Ritto. Ada beberapa alasan yang membuat Komisi III DPR RI seperti agar terwujudnya penegakan hukum dalam proses penanganannya. "Kami harus kawal kasus ini agar pertama hukum ditegakkan dalam artian siapa bertanggung jawab harus dicari dan dimintai pertanggung jawaban," kata Habiburokhman dikutip dari YouTube Obor Rakyat Reborn, Senin (13/7/2026). Selain itu, dia mengungkap alasan lainnya yakni agar tidak terjadinya gesekan antara Polri, Kejagung, bahkan TNI. "Kemudian juga yang paling penting juga, jangan terjadi gesekan atau friksi antar institusi (yaitu) Polri, kejaksaan, atau bahkan TNI," jelasnya. Habiburokhman lantas menjelaskan wewenang panja yaitu mengawasi hingga teknis terkait proses hukum yang dijalankan. Namun, dia menegaskan bahwa hal tersebut tidak diartikan bahwa panja akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Diketahui, Polri telah melimpahkan perkara yang menjerat Febrie ini ke Kejagung. Sebelumnya, tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri lah yang melakukan serangkaian penyelidikan hingga penggeledahan untuk mengungkap kasus korupsi ini. "Panja nanti inilah yang akan mengawasi sampai teknis, ya. Kalau bagian acara pidana tentu nggak. Tetapi kan bagaimana pelaksanaan penyitaan, lalu kita akan cek ditahannya (Febrie) di mana, apakah benar ditahan. Nah nanti kita akan cek," jelasnya. Di sisi lain, Habiburokhman juga menyebut pihaknya akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi dalam penanganan kasus ini. "Makannya saya juga minta KPK melakukan supervisi dalam penanganan kasus ini. Nanti DPR melakukan pengawasan," jelasnya. Sebelumnya, Komisi III DPR sempat menggelar rapat khusus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/7/2026). Editor: Djohan Nur Uploader: Djohan Nur #FebrieAdriansyah #Jampidsus #KejaksaanAgung #TNI