MERDEKA DI ERA KDM! Gubernur Jabar Minta Bupati & Wali Kota Hapus Tunggakan PBB Kaya Pajak Kendaraan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta kepada para bupati dan wali kota di wilayahnya agar segera mengeluarkan kebijakan penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk seluruh golongan masyarakat. Menurut Dedi, kebijakan penghapusan tersebut dapat diatur melalui peraturan bupati atau wali kota karena hal itu masuk dalam kewenangan otonomi daerah kabupaten dan kota masing-masing. Dedi meyakini bahwa penghapusan tunggakan PBB sejak tahun 2024 ke belakang akan menjadi stimulus efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan begitu, ia percaya pendapatan asli daerah tidak akan berkurang justru akan meningkat di masa depan. Ia juga berharap imbauan tersebut dapat mulai diterapkan segera tahun ini, serupa dengan kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pada pajak kendaraan bermotor yang pernah berhasil dilakukan. Selain itu, Gubernur meminta agar para kepala daerah tidak menaikkan tarif PBB pada tahun ini dan mengikuti peraturan yang sudah ada sebelumnya. Menanggapi isu kenaikan PBB hingga 1.000 persen yang sempat viral di Kota Cirebon, Dedi memastikan bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan adanya pencabutan peraturan walikota yang sebelumnya diterbitkan oleh Penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi. Ia juga menyampaikan bahwa Wali Kota Effendi Edo telah memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai bentuk penyelesaian. ve: Rehan Agustus #kangdedimulyadi #dedimulyadi #kdm #kdmchannel #viral #pbb #pajakbumibangunan #penghapusan #pemutihanpajak #tunggakanpbb #wargajabar #merdeka