WAKAPOLRI KOMJEN OEGROSENO: SAYA BERTERIMA KASIH DICOPOT KAPOLRI

Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Mantan Karo Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan dibatalkan. Hendra Kurniawan kini hanya didemosi 8 atau 9 tahun. Padalah sebagaimana diketahui, sanksi PTDH diputuskan setelah Hendra mengikuti sidang kode etik di Mabes Polri pada 31 Oktober 2022 lalu. Hendra juga divonis penjara 3 tahun dengan denda Rp20 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jaksel, 27 Februari 2023. Keputusan tersebut diambil setelah Hendra Kurniawan dinilai terlibat dalam obstruction of justice atau penghalangan penyidikan dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sebenarnya apa yang membuat PTDH dibatalkan? Lazim kah pembatasan sanksi bagi oknum polisi yang melakukan pelanggaran? Apa sebenarnya arti demosi bagi anggota Polri? Podcast Madilog Forum Keadilan berikut ini mengupas pertanyaan tersebut secara mendalam bersama narasumber yang ahli di bidangnya.* Host: Reza Indragiri - Pakar Psikologi Forensik Narasumber: • Komjen Pol (Purn) Oegroseno - Wakapolri 2013-2014 • Bambang Rukminto - Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Dapatkan informasi terkini isu-isu hukum dan politik di Indonesia dengan Forum Keadilan. Download aplikasinya sekarang! Playstore https://tinyurl.com/forumkeadilanplay... AppStore https://tinyurl.com/forumkeadilanapps Portal https://forumkeadilan.com/ Apakah Anda peduli dengan isu-isu keadilan sosial dan ingin berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif? Forum Keadilan adalah tempat yang tepat untuk Anda! Ikuti kami sekarang di: YouTube    / @forumkeadilantv   Instagram   / forumkeadilantv   FB   / forumkeadilandotcom   Tiktok   / forumkeadilantv   #sambo #ptdh #hendrakurniawan #brigadirj #obstructionofjustice #kasuspolri #komjenoegroseno #wakapolri #demosi #penghentiansanksi #kodeetikpolri #pengamatkepolisian #madilogpodcast #rezaiindragiri #forumkeadilan #beritahariini #beritaterkini #politikindonesia #hukumpolri #podcastindonesia