Mengapa Banyak Pejabat Mundur di Era Prabowo? CELIOS Soroti Tekanan Politik hingga Meritokrasi

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. Baca berita selanjutnya: https://kaltim.tribunnews.com/news/11... TRIBUNKALTIM.CO - Fenomena pejabat mundur di era Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat tinggi negara memilih mengakhiri masa jabatannya dalam kurun sekitar satu setengah tahun terakhir. Deretan pengunduran diri tersebut melibatkan tokoh dari kementerian, lembaga negara, hingga otoritas sektor keuangan. Berdasarkan catatan Tribunnews.com, sedikitnya sembilan pejabat telah mengundurkan diri sejak awal pemerintahan Prabowo. Nama-nama yang tercatat berasal dari Kabinet Merah Putih, Badan Gizi Nasional (BGN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga Bank Indonesia (BI), yang merupakan bank sentral Indonesia. Mereka adalah: 1. Satryo Soemantri Brodjonegoro yang mundur sebagai Mendiktisaintek pada Februari 2025. 2. Hasan Nasbi yang mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) pada April 2025 meski kembali masuk di Kabinet Merah Putih sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. 3. Dirilman Rachman yang mundur dari Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Januari 2026 4. Empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mundur serentak pada 30 Januari 2026 yakni Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK), Mirza Adityaswara (Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK), Inarno Djajadi (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK), dan Aditya Jayaantara (Deputi Komisioner Pengawas Emiter dan Transaksi Efek OJK). 5. Nanik S Deyang yang mundur sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22 Juli 2026 karena sakit. 6. Perry Warjiyo yang mundur sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 27 Juli 2026 karena alasan pribadi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai tren tersebut tidak dapat dipandang sebagai pergantian pejabat yang lazim terjadi dalam pemerintahan. Menurut dia, sebagian besar pejabat yang mundur merupakan teknokrat dengan pengalaman panjang dan reputasi yang dikenal di tingkat internasional. Orang-orang yang mundur berstatus sebagai pejabat tinggi dengan rekam jejak yang baik dan dikenal hingga dunia internasional. "Mundurnya pejabat tinggi era Prabowo terbilang cukup sering dalam setahun terakhir. Ini bukan sekadar pergantian personel biasa yang terjadi di masa transisi pemerintahan. Masalahnya yang mundur bukan selevel dirjen, tapi melainkan pejabat teknokrat dengan reputasi internasional dan rekam jejak profesional yang diakui pasar," katanya kepada Tribunnews.com di Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2026). Salah satu yang disoroti Bhima adalah terkait mundurnya pejabat tinggi di OJK secara serentak pada 30 Januari 2026 lalu. Sorotan muncul karena menurutnya mundurnya petinggi OJK secara serentak menjadi cermin bagi pasar modal Indonesia di mata investor. Bhima pun turut menyoroti soal mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI di tengah lesunya nilai tukar rupiah yang berada di level terendah sejak krisis 1998. Fenomena mundurnya pejabat tinggi di kedua lembaga tersebut dianggapnya sebagai sinyal bagi investor terkait adanya permasalahan serius di internal OJK dan BI. "Ketika orang-orang yang paling memahami kompleksitas lembaga yang mereka pimpin memilih keluar, pasar membaca itu sebagai sinyal bahwa ada crack di dalam internal lembaga negara," ujarnya. Dia juga menganggap bahwa mundurnya para pejabat tersebut menjadi sinyal bahwa ada permasalahan dalam kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Prabowo. Bhima menilai Prabowo tidak mementingkan meritokrasi tetapi lebih kepada menonjolkan sisi politis semata. Meritokrasi adalah sistem atau prinsip yang menempatkan seseorang pada suatu posisi, jabatan, atau mendapatkan penghargaan berdasarkan kemampuan (merit), kompetensi, prestasi, dan kinerja, bukan karena hubungan keluarga, kekayaan, kedekatan politik, atau faktor nonkompetensi lainnya. "Keluarnya teknokrat dan pejabat karier pertanda ekonomi komando Prabowo bukan berdasarkan meritokrasi tapi tekanan politik," tuturnya. Editor: Jofan Giantirta Uploader: Jofan Giantirta #presidenprabowo #kabinetmerahputih #CELIOS #pejabat #politikindonesia #meritokrasi 0:00 9 Pejabat Mundur Sejak Awal Pemerintahan Prabowo 2:03 CELIOS Soroti Tekanan Politik hingga Meritokrasi 4:34 3 Alasan Pejabat Tinggi di Era Prabowo Mundur