Wawancara Pekerja — Hukum Ketenagakerjaan

PROJECT VIDEO HUKUM KETENAGAKERJAAN 🔎Melalui video ini, kami mengangkat salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu mengenai standar durasi jam kerja dan implementasinya dalam praktik kerja. Pembahasan dilakukan melalui wawancara bersama narasumber yang bekerja di salah satu perusahaan manufaktur di Malang (nama perusahaan disamarkan untuk menjaga privasi narasumber dan kerahasiaan identitas perusahaan). Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan jam kerja dari perspektif pekerja sekaligus meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. 📝Jam kerja merupakan hak normatif pekerja yang diatur Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sistem 5 hari kerja: Maksimal 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, dengan waktu istirahat mingguan 2 hari. Sistem 6 hari kerja: Maksimal 7 jam sehari atau 40 jam seminggu, dengan waktu istirahat mingguan 1 hari. Di luar ketentuan tersebut, pekerjaan dihitung sebagai lembur dan perusahaan wajib membayar upah lembur. Pekerja juga berhak atas waktu istirahat minimal 30 menit setelah bekerja lembur selama 4 jam berturut-turut Anggota kelompok 4: 1. Novi Melisa (24071010071) 2. Khaira Mahira S. (24071010079) 3. Selly Firlia. (24071010086) 4. Selvi Amalia P. (24071010110) 5. Elsa Auliana Z. (24071010244) 6. Nazza Audy F. (24071010269) Mata Kuliah: Hukum Ketenagakerjaan Tahun Ajaran: 2026 Kelas: Hukum Ketenagakerjaan C071 Dosen Pengampu: Dinda Bhawika W. P., S.H., M.H. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, dosen pengampu, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan hingga penyelesaian project video ini