[FULL] Pajak JHT Akan Dihapus? Ini Penjelasan Menkeu Purbaya | KABAR BURSA

KABARBURSA.COM — Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengkaji kebijakan pajak dalam pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), termasuk usulan penghapusan pajak yang disampaikan kalangan buruh. Saat ini, saldo JHT di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen. Kebijakan ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan perlindungan pekerja, ekonomi masyarakat, serta arah kebijakan fiskal pemerintah. Purbaya menjelaskan sekitar 95 persen pemilik JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta sehingga tidak dikenakan pajak. Sementara itu, pemerintah masih mengkaji apakah tarif pajak untuk saldo di atas Rp50 juta perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengusulkan agar manfaat JHT tidak lagi dikenai pajak karena iurannya berasal dari penghasilan pekerja yang telah dipotong PPh Pasal 21. Isu ini penting untuk dipantau karena berkaitan dengan kebijakan perpajakan, kesejahteraan pekerja, dan kondisi ekonomi nasional. Buka dan baca berita terkait hanya di portal https://kabarbursa.com/ Kabarbursa.com adalah portal berita finansial PT Kabar Bursa Indonesia yang merupakan bagian dari jaringan PT Kabar Grup Indonesia atau KGI Network. Kabarbursa.com menyajikan berita ekonomi terkini, analisis mendalam, investasi dan inspirasi bisnis. Kamu juga bisa mengunjungi media sosial Kabar Bursa: Youtube:    / @kabarbursadotcom   Instagram:   / kabarbursacom   Tiktok:   / kabarbursacom   WA Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5... #jht #purbaya #jaminanharitua #pph #pekerja #buruh #kementeriankeuangan #kebijakanfiskal #pajak #ekonomi #kabarbursa #kabarekonomi #beritaekonomi #beritaterkini