DPR & INDEF soal Fakta di Balik Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa, Apa Penyebabnya?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah membuat banyak pedagang berkeluh kesah. Salah satunya Sri, pedagang elektronik di kawasan pertokoan Cicadas, Kota Bandung, Jawa Barat. Aktivitas jual beli di tokonya terhambat karena listrik kerap mati dalam beberapa minggu terakhir. Pedagang di daerah lainnya, seperti di Depok dan Indramayu, Jawa Barat, serta Blora dan Semarang, Jawa Tengah, juga terdampak pemadaman listrik beberapa waktu belakangan. Mereka merugi hingga ditinggal pembeli karena usaha mereka sulit beroperasi saat mendapat giliran listrik padam. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan telah berkomunikasi intensif dengan Direktur Utama PLN terkait teknis mencegah pemadaman listrik. Bahlil memastikan tak ada kendala pasokan batu bara dari pihak Kementerian ESDM ke PLN. Namun, PLN perlu memastikan teknis distribusi batu bara tersebut berjalan lancar ke pembangkit listrik PLN dan mitranya. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai pemerintah perlu mengkaji ulang harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Selama ini, para pengusaha batu bara wajib memasok 25 persen dari total produksi yang dijual seharga 70 dolar Amerika Serikat per metrik ton ke PLN sesuai ketentuan DMO. Angka itu lebih rendah dibanding harga batu bara dunia yang kini berada di atas 100 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Sabtu lalu, PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN mengungkap pemadaman terjadi karena kendala teknis pada dua pembangkit listrik mitranya dan masalah pasokan batu bara. Pemerintah perlu bergerak cepat sebab hidup masyarakat bergantung pada listrik yang harus terus menyala. Apa sebenarnya dasar masalah pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah, dan bagaimana pemerintah perlu segera menyikapinya? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi XII DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, dan Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov.