Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak PPA

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 76 ayat (2), Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA. Selanjutnya, menurut dasar hukum yang sudah dilaporkan kepada Kemen PPPA hingga tanggal 18 Juni 2026, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah terbentuk di 34 provinsi (89,5%) dan 430 kabupaten/kota (84,6%). Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya mendorong penguatan fungsi kelembagaan UPTD PPA. Keberadaan UPTD PPA yang mandiri, responsif, dan memiliki tata kelola yang baik merupakan kunci utama hadirnya negara dalam memberikan perlindungan bagi korban