NALAR Ep. 159. PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN DEMOKRASI

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan batasan keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30 persen. Regulasi ini bukan tanpa alasan. Kehadiran perempuan di parlemen diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan perempuan atau mengarusutamakan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan yang sering kali diabaikan. Apalagi, Indonesia mengalami penurunan Indeks Kesenjangan Gender Global pada tahun 2024 di peringkat 100 yang sebelumnya berada di posisi 87. Meskipun batasan minimal keterwakilan perempuan DPR periode 2024-2029 terpenuhi, yakni mencapai 37 persen, tapi keterlibatan perempuan secara substantif di dalam pemerintahan belum sepenuhnya dirasakan. Budaya patriarki yang menempatkan perempuan setelah laki-laki diduga menjadi penyebab utamanya. Praktik patriarki kerap kali menyisihkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena ini berdampak pada ketiadaan perempuan di posisi-posisi strategis pemerintahan. Bersama Sastrawan dan Sosiolog Okky Madasari, #NALARTalks episode kali ini mendiskusikan bagaimana perempuan seharusnya ditempatkan sebagai subjek dalam setiap perumusan kebijakan. Okky juga menyoroti urgensi menyerukan kepentingan perempuan di ruang publik. Sebagai seorang penulis, Okky turut menegaskan pentingnya menghidupkan literasi di kalangan perempuan sebagai sarana bagi perempuan untuk bersuara. #NALAR #NalarInstitute #perempuan #perempuanpolitik #demokrasi