Sanksi Pidana Perkawinan Tanpa Izin Suami/Istri - Yosep Parera

Salam Pancasila! Bagi Anda suami atau istri yang masih di dalam status perkawinan yang sah, jikalau Anda melakukan perkawinan dengan orang lain tanpa seizin suami atau istri Anda, maka Anda bisa dikenakan pidana selama 5 tahun berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Begitu juga bagi Anda yang melangsungkan perkawinan dengan orang masih dalam status menikah atau masih dalam status perkawinan sah, maka Anda pun dapat dikenakan pidana 5 tahun berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke- 2 KUHP. Bagi Anda suami atau istri yang menyembunyikan status pernikahannya dan mengajak orang lain untuk menikah, maka Anda akan dikenakan pidana lebih tinggi yaitu 7 tahun berdasarkan Pasal 279 ayat (2) ke-2 KUHP. Sedangkangkan bagi orang yang Anda ajak menikah, kalau dia tidak mengetahui bahwa Anda masih dalam status perkawinan maka dia tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHP. Si pelapor tentunya adalah istri atau suami yang tidak memberikan izin atau anak-anak atau keluarga dari mereka dapat membuat pengaduan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sudah dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016, yang memerintahkan kepada seluruh hakim di tingkat pertama dan hakim tingkat tinggi, bahwa penerapan Pasal 279 dapat diterapkan kepada mereka yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya melarang mereka untuk melakukan perkawinan lagi atau tidak berdasarkan izin dari suami atau iztri mereka yang sah. Oleh karena itu, Rumah Pancasila mengajak untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga perkawinannya dan ketika Anda akan melangsukan sebuah perkawinan, tolong dicek tentang status daripada orang yang akan Anda ajak menikah. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berdasarkan kepada agama dan kepercayaannya masing-masing” Maka kawin siri termasuk dalam ranah yang bisa dilaporkan berdasarkan Pasal 279 KUHP. Mari jaga keluarga kita untuk tidak dapat dituntut secara pidana karena melangsungkan perkawinan-perkawinan yang tidak sah. Salam dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum di Kota Semarang. #PengacaraJawatenga #pengacaraSemarang #YosepParera