Kuliah Umum: Sistem Politik Indonesia setelah Reformasi

Kuliah Umum Sistem Politik Indonesia setelah Reformasi Pembicara: Marsillam Simanjuntak 12 Agustus 2014 Serambi Salihara Indonesia sejatinya menganut sistem pemerintahan presidensial. Faktanya, setelah Reformasi masih tampak kuatnya campur tangan parlemen. Presiden, meski dipilih langsung oleh rakyat, masih tersandera oleh kungkungan “kenyataan politik”, seperti parlemen yang bisa beroposisi terhadap presiden dan kepentingan multipartai anggota koalisi pemerintahan. Akibatnya, pemerintahan terlahir dari proses negosiasi untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan presiden yang terbatas itu. Sebaliknya, di zaman Orde Lama dan Orde Baru kekuasaan presiden sangat tidak terbatas dan menghasilkan negara yang sangat kuat. Suara rakyat seolah terbungkam oleh otoritas absolut tersebut, meski akhirnya meledak dalam bentuk sejumlah pemberontakan, kerusuhan dan protes sosial. Kuliah umum ini akan membahas sistem politik Indonesia setelah Reformasi, ketika negara menjadi hilang dan tersandera oleh kepentingan politik golongan dan multipartai. Juga, seberapa ampuh suara rakyat di masa ini? Marsillam Simanjuntak, pembicara kita kali ini, pernah menduduki sejumlah jabatan di pemerintahan. Misalnya, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Ketua Unit Kerja Presiden Pengolahan Program dan Reformasi. Ia adalah aktivis mahasiswa 1966, oposan di masa Orde Baru dan ikut mendirikan Forum Demokrasi. Bukunya Pandangan Negara Integralistik (1994).