Sengketa Tindakan Pemerintahan : Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum ?
Hallo sobat Badilum ! Podium Eps#25 mengulas Sengketa Tindakan Pemerintahan. Adanya PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menjadi bahasan pada Podium kali ini. Titik singgung Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum diuraikan secara tuntas dalam bincang-bincang ini. Sebagai narasumber adalah Dr. Tri Cahya Indra Permana, SH, MH, Staf Khusus Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung R. I. Sangat menarik untuk disimak. Maka Tonton vidionya sampai habis. Jangan lupa share, like, coment, dan tekan tanda lonceng ya.. =========================================================== Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Dr. Tri Cahya Indra Permana, SH, MH selaku narasumber. Vidio ini dibuat oleh Tim Media Sosial Ditjen Badan Peradilan Umum (divisi Youtube Channel). Kru dalam pembuatan vidio ini meliputi : Hasanudin (WKPN Cibinong) : Koordinator Handy R. Kacaribu (Hakim PN Karawang) : Director Of Photografi dan Editor Sinta Gaberia Pasaribu (WKPN Garut) : Host Tomi Sugianto (Hakim PN Banjarnegara) : Editor Karolina Selfia Br. Sitepu (Hakim PN Purwakarta) : Editor Riswan (Badilum) : Penata kamera ======================================================== Terima kasih telah menonton video terbaru kami. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Ikuti website Ditjen Badan Peradilan Umum di : https://badilum.mahkamahagung.go.id/ Juga konten2 menarik di Media Sosial kami yang lain di : Instagram : / ditjenbadilum Facebook : / ditjen.badilum Akun ini dikelola oleh Tim Media Sosial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

EKSEKUSI dan UPAYA PENGAWASAN BADILUM, PERKUSI

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Antisipasinya Dalam Penegakan Hukum #Part 1
![[FULL] P-21 TANPA JERUJI | HOTROOM](https://i.ytimg.com/vi/D5wZV1gty-s/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEnCNACELwBSFryq4qpAxkIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAG4AvMY&rs=AOn4CLBWXlbQ0GG-t4ALoAcPPpq8ryoBZg&usqp=CCY)
[FULL] P-21 TANPA JERUJI | HOTROOM

UPAYA ADMINISTRTIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA || Dr. Ridwan., S.H., M.Hum.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara I - PKPA DPC PERADI Denpasar 2021

Informasi Publik Pasca SK Ketua Mahkamah Agung 2-144/2022 : Permohonan, Keberatan, Upaya Hukum

Roy Suryo: Jokowi Harus Hadir di Persidangan, Jangan Bilang Hadir tapi Belum | Head to Head Part 2

Silmy Karim's Role in the Immigration Extortion Ring Targeting Foreign Nationals | Case Analyst

Alat Bukti Elektronik Persidangan Perkara Pidana dan Perdata #16

PANAS! Noorsy Bongkar Dugaan UGM Manfaatkan Tiyo di Tengah Polemik Ijazah Jokowi | Rakyat Bersuara

Jaksa Panik Rocky Gerung Keras Bandingkan Demokrasi Era SBY Vs Jokowi di Sidang

Benny Komisi III DPR Emosi: Polisi Kok Ikut Nanam Jagung, Apa Benar ini Kebijakan?!

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA | FBHIS - UMSIDA

Perubahan Paradigma Pemidanaan Menurut KUHP Baru

Eksekusi Lelang Perdata oleh Pengadilan via KPKNL | Podium bersama DJKN #Eps 21

Kebijakan Mahkamah Agung dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Penahanan Tersangka Jadi Polemik Nasional! Ada Apa Dengan Kejaksaan? #hotroom

Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) - Dr. MAILINDA EKA YUNIZA, S.H., LL.M
![[FULL] Jawaban Garang Mahfud di Akhir Rapat, Lawan Balik Tudingan Komisi III DPR](https://i.ytimg.com/vi/1g3O8VP-L4E/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEnCNACELwBSFryq4qpAxkIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAG4AvMY&rs=AOn4CLCzHNQvLtIqkNGCUAQoVfGJU5aMuA&usqp=CCY)
[FULL] Jawaban Garang Mahfud di Akhir Rapat, Lawan Balik Tudingan Komisi III DPR

