Telan Anggaran Rp 4,73 Triliun, Pembangunan Gedung DPR & MA di IKN Nusantara Dimulai

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. Baca berita selanjutnya: https://kaltim.tribunnews.com/tribun-... Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah memulai pembangunan gedung legislatif yakni kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan yudikatif atau Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025. Sekretaris IKN Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan bahwa pembangunan gedung 2 lembaga tersebut menelan anggaran Rp 4,73 triliun. Anggaran itu masuk ke dalam anggaran tambahan yang sudah diajukan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dengan total nilai Rp 14,92 triliun. "Kelompok pertama untuk melanjutkan paket pekerjaan pembangunan gedung dan akses di kawasan yudikatif dan legislatif dengan skema kontrak tahun jamak yang telah dimulai pada tahun 2025 dan akan berakhir pada tahun 2027 atau awal 2028," kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/09/2025). Selain gedung perkantoran legislatif dan yudikatif, Otorita IKN juga akan membangun hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 lembaga tersebut serta TNI/Polri pada tahun 2026 dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun (rusun). "Untuk kelompok kedua, pembangunan hunian pendukung ekosistem yudikatif dan legisitatif yang baru akan dimulai pada tahun 2026 dengan skema kontrak tahun jamak membutuhkan anggaran sebesar Rp 4,42 triliun," katanya melanjutkan. Kemudian, permohonan penambahan anggaran juga dilakukan untuk pembangunan infrastruktur pendukung aksesibilitas dan utilitas kawasan yudikatif dan legislatif yang akan dimulai juga pada tahun 2026. "Pembangunannya dilakukan dengan skema kontrak tahun jamak sebesar Rp 5,17 triliun," ujarnya. Kemudian tambahan anggaran terakhir dilakukan untuk penataan kawasan di pusat pemerintahan beserta dukungan layanan sebesar Rp 600 miliar. Sebagai informasi, permohonan tambahan anggaran dilakukan karena kebutuhan pembangunan di IKN yang sudah ditender dengan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) mencapai Rp 20 triliun. Sementara alokasi anggaran untuk Otorita IKN tahun 2025 adalah sebesar Rp 6,2 triliun. Kemudian Otorita IKN mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 3,6 triliun untuk 3 tahun hingga 2027. Editor: Jofan Giantirta #iknnusantara #gedungdpr #pembangunanikn #iknupdate #otoritaikn