Gaji Pengurus BUMDesa, dari laba atau dari pendapatan? | Badan Usaha Milik Desa

Peneliti dan praktisi BUMDesa Anom Surya Putra, MH mengatakan, sistem penggajian pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa0 yang diambil dari laba adalah sebuah kekeliruan. Alasannya salah satunya bahwa dengan gaji dan tunjangan yang dialokasikan dari laba akan membuat pengurus bumdes patah semangat, terutama apabila ketika BUM Desa tidak menghasilkan laba. Lalu, sebaiknya dari mana gaji dan tunjangan pengurus BUMdesa didapat? SIlahkan simak cuplikan video dari acara webinar nasional bincang-bincang BUMdesa yang digagas PBI ini. ----- Jika merujuk pada pengertian Gaji dapat kita artikan sebagai honor atau upah pembayaran dalam periode tertentu seorang majikan/perusahaan kepada karyawannya atau pekerja yang telah ditentukan dan disepakati dalam kontrak kerja. Apa itu Gaji Pengelola BUMDes? Gaji pada dasarnya adalah reward atau balas jasa yang diberikan dalam periode waktu tertentu bisa mingguan, bulanan, yang besarannya disesuaikan dari pekerjaan yang telah dilakukan, dan telah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya untuk menentukan besaran dari Gaji pengelola dan karyawan BUMDes menyesuaikan dengan posisi dari karyawan atau pengelola BUMDes, yang mana ini berarti besaran gaji sesuai dengan besaran beban pekerjaan dan tanggung jawab karyawan dan pengelola BUMDes. Dapat kita buat rumusnya adalah; semakin besar beban pekerjaan dan tanggung jawab seorang pekerja, maka akan semakin besar perolehan upah atau honornya. Pada praktiknya pemberian Gaji karyawan dan pengelola BUMDes dapat berpatokan pada Upah Minimum Regional atau UMR yang berlaku untuk daerah masing-masing. Ini cara paling mudah dalam menentukan besaran gaji bagi karyawan BUMDes. Namun tentu saja, UMR hanya sebagai gambaran besaran gaji saja, hanya sebagai patokan awal, karena pemberian gaji tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes, dan beban kerja pengelola atau karyawan. Dalam menentukan gaji karyawan BUMDes termasuk tunjangan yang akan mereka dapatkan, saat ini bisa berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang BUM Desa. Lebih lengkap Anda bisa membaca pada artikel berikut: Gaji Pengurus BUM Desa Sesuai PP No 11 Tahun 2021. Pasal 27 Ayat 1 Huruf D PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 27 terkait kewenangan pelaksana operasional. Pada pasal 27 ini tepatnya di ayat 1 huruf (d) yang mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama. Bunyi Pasal 27 Ayat 1 Huruf D: mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; Disebutkan dalam pada Pasal 33 ayat (1) gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa / BUM Desa bersama. Kemudian, pada Pasal 33 ayat (2) ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pasal 35 PP Nomor 11 Tahun 2021 (1) Pegawai BUM Desa / BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. (2) Penghasilan pegawai BUM Desa / BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji; dan/atau b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa / BUM Desa bersama. masa jabatan pengurus bumdes,dari mana modal bumdes,kriteria pemilihan pengurus bumdes,syarat pengurus bumdes,cara membuat laporan laba rugi bumdes,susunan pengurus bumdes,7 bidang usaha bumdes yang wajib diketahui,pengurus bumdes 2021,struktur pengurus bumdes,laba rugi bumdes,kendala pengurusan badan hukum bumdesa,penatausahaan desa,bumdes,kepala desa,badan usaha milik desa (bumdes) bisa membuat desa menjadi kaya, gaji pengurus bumdesa, badan usaha milik desa