PERWAKILAN BURUH DITERIMA OLEH SKP BIDANG KOMUNIKASI POLITIK

http://www.setkab.go.id/berita-10731-... Terima Perwakilan Buruh, Daniel: Prinsip Presiden, Buruh Makmur Negeri Makmur Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menerima perwakilan buruh pengunjuk rasa yang melakukan aksinya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/10). Para buruh sedianya menuntut untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyerahkan petisi. Kepada para pengunjuk rasa, Daniel mengatakan bahwa Presiden SBY saat ini tengah melakukan kunjungan kerja di Pacitan dan Yogyakarta. Namun ia bersedia menerima petisi para buruh untuk diteruskan kepada Presiden SBY. Daniel akhirnya menerima petisi tersebut, yang antara lain memuat lima butir tuntutan buruh: 1. Cabut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, terbitkan Peraturan Pemerintah sesuai amanat Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 2. Turunkan harga sembako; 3. Transportasi, pendidikan, dan rumah murah; 4. Hapuskan outsourcing ; 5. Terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 untuk mengatur penegakan hukum ketenagakerjaan oleh pemerintah dan tripatit. Petisi tersebut disampaikan oleh Sekjen DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Subiyanto kepada Daniel Sparringa di salah satu ruangan di kawasan Istana Presiden. Daniel berjanji akan meneruskan petisi tersebut kepada Presiden SBY. Ia setuju bahwa sekarang bukan jamannya lagi upah buruh murah. "Pemerintah sedang melaksanakan pengadan rumah murah secara bertahap," ungkapnya. Daniel juga mengemukakan, bahwa Pemerintah juga sudah membangun rumah sakit yang dikhususkan bagi kaum buruh di Batam. Ia juga menegaskan, prinsip Presiden SBY adalah buruh makmur negeri makmur. "Era buruh murah sudah bukan jamannya lagi," tegas Daniel mengulang pernyataannya. Daniel juga menyampaikan pesan Presiden kepada kalangan pengusaha untuk lebih terbuka dalam menerapkan kebijakan menyejahterahkan buruhnya seiring dengan kontribusi perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Subiyanto, aksi unjuk rasa serupa berlangsung di tiga kota industri, yaitu Jakarta, Batam, dan Surabaya, yang melibatkan sekitar 35 orang. Subiyanto menambahkan, kaum buruh meminta pemerintah untuk menambah parameter kebutuhan hidup layak (KHL) buruh dari 60 menjadi 86 parameter.